Affan Kurniawan: Sebuah Nama, Sebuah Luka Kolektif
Tanggal 25 Agustus 2025 menjadi titik luka baru dalam sejarah sosial Indonesia. AffanKurniawan, seorang driver ojek online, tewas akibat kendaraan taktis Brimob dalam sebuahunjuk rasa. Bagi saya, Affan bukan sekadar korban; ia adalah cermin dari rakyat kecil yang dilupakan, dihimpit, dan dilindas oleh sistem yang beku dan tak berpihak.
Driver ojol bukan sekadar profesi. Mereka adalah infrastruktur sosial tak kasat mata mengantarkan anak ke sekolah, menembus kemacetan demi obat untuk orang tua, hinggamenjaga denyut ekonomi mikro. Tragedi Affan adalah ironi paling nyata daripembangunan yang gagal menghadirkan keadilan sosial.
Negara yang Absen, DPR yang Bungkam
Pasca tragedi, negara diam. Tak ada klarifikasi, tak ada empati. DPR yang seharusnyamenjadi wakil rakyat justru sibuk menjaga kenyamanan politik dan fasilitas mewahnya. Ketika rakyat bersuara, mereka bungkam. Ketika rakyat berduka, mereka berjoget di ruangber-AC.
Menurut teori representasi Hanna Pitkin, wakil rakyat seharusnya tidak hanya hadir dalambentuk formal (kehadiran fisik), tetapi juga substantif memperjuangkan aspirasi publiksecara nyata. Sayangnya, representasi substantif itu telah digantikan oleh kalkulasi politikelektoral dan loyalitas partai.
Analisis Sosial: Negara Gagal Menjadi Agen Pembangunan
Dalam pendekatan pembangunan berbasis kapabilitas (Amartya Sen, 1999), pembangunan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang memperluas kebebasanrakyat untuk hidup bermartabat. Kebebasan bergerak, berpendapat, dan hidup tanpa rasa takut. Maka ketika Affan kehilangan nyawa, itu bukan sekadar insiden, tapi indikatormatinya fungsi negara sebagai pelindung warganya.
Lebih jauh, Michel Foucault menjelaskan bagaimana kuasa dalam negara modern tidakhanya bersifat represif, tetapi juga normatif dan disipliner. Negara membentuk perilakuwarga melalui regulasi, pengawasan, dan institusi. Namun di Indonesia, relasi kuasa inimengalami distorsi: kuasa negara berubah menjadi alat pembungkaman, bukanpemberdayaan.
Gejala Konsolidasi Kekuasaan: Kemunduran Demokrasi
Program-program populis seperti “Makan Bergizi Gratis” dan “Sekolah Rakyat” tampakmulia di permukaan, namun berpotensi menjadi mekanisme kontrol terpusat, terlebihketika peran militer kembali masuk ke ruang sipil. Ini mengingatkan kita pada praktikdwifungsi militer era Orde Baru yang menumpulkan demokrasi dan membekukan masyarakatsipil.
Melalui lensa Manuel Castells tentang masyarakat jaringan, publik masa kini adalah aktoraktif yang menuntut keterbukaan, kecepatan, dan partisipasi. Negara yang lambat, tertutup, dan otoriter akan ditinggalkan oleh warganya sendiri.
Mendesak: Reformasi Struktural, Bukan Tambalan Prosedural
Kita tak bisa lagi berharap pada kosmetika kebijakan. Dibutuhkan transformasi sistemik dan multilapis:
1. Reformasi Birokrasi Berbasis Meritokrasi (Weberian Model)
Penempatan pejabat publik harus berdasarkan kapasitas profesional, bukan kedekatanpolitik.
2. Digitalisasi Pemerintahan dan Transparansi (Open Government Theory)
Sistem e-governance dan open data harus menjadi syarat semua proyek publik—dengan mekanisme audit publik real-time.
3. Keterbukaan Kinerja DPR (Political Accountability Theory)
Legislator harus diawasi berbasis rekam jejak, bukan hanya saat kampanye.
4. Dekonstruksi Peran Militer dalam Sipil (Civil-Military Relations Theory)
Fungsi perlindungan dan kesejahteraan harus dikelola sipil secara demokratis, bukanmiliteristik.
Akhir Kata: Mari Bangun Negara yang Substantif
Saya tak menuntut negara yang sempurna. Tapi saya menuntut negara yang maumendengar, mau hadir, dan tidak membiarkan rakyat kecil terus menjadi korban sunyidari kekuasaan yang membatu.
Jika negara terus mati rasa, jika DPR terus mati gaya—yang akan mati bukan hanya rakyatseperti Affan, tapi juga kepercayaan publik, demokrasi, dan harapan akan masa depanIndonesia yang adil dan beradab.