Ketika kuasa bicara, yang lemah dikorbankan

Kasus tayangan Trans7 yang menyinggung Pesantren Lirboyo beberapa waktu lalu sungguh mencederai nurani publik. Tayangan yang seharusnya informatif justru menjadi provokatif dan melukai perasaan umat serta para kiai.Sebagai warga yang menjunjung tinggi prinsip fair journalism, saya mengecam keras Trans7 karena telah gagal menjalankan asas jurnalisme berimbang. Tidak ada klarifikasi, tidak ada konfirmasi kepada pihak pesantren — padahal itu adalah etika paling dasar dalam kerja media.

Namun tulisan ini bukan untuk mengulangi amarah publik, melainkan untuk menyoroti hal yang lebih dalam: relasi kuasa di balik permintaan maaf Trans7.Pada Senin, 14 Oktober 2024, Direktur Produksi Trans7 Tri Cahyo Widodo akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada alumni dan pengasuh Pesantren Lirboyo (Detik.com; Republika.co.id). Dalam pernyataannya, ia mengakui bahwa ada kelalaian internal karena “tidak melakukan sensor mendalam terhadap materi luar.” Sekilas terdengar wajar, tapi di antara kalimat-kalimat itu tersirat satu hal yang mengganggu saya — nuansa menyalahkan pihak production house.

Sebagai seseorang yang pernah bekerja di dunia advertising dan creative production, saya tahu betul bagaimana proses produksi konten berjalan.
Sebuah production house tidak pernah bekerja dalam ruang kosong. Konten yang dibuat hampir selalu berdasarkan brief, arahan, dan persetujuan dari klien — dalam hal ini, Trans7. Sejak ide masih berupa coretan PowerPoint, pitching deck, hingga naskah disetujui, semuanya melalui proses approval berlapis.
Dan sebelum tayang, setiap konten pasti melewati rapat redaksi, quality control, serta birokrasi panjang di tingkat manajemen.

Artinya, ketika konten itu akhirnya tayang ke publik, itu bukan hanya karya satu tim produksi, melainkan hasil dari rantai keputusan yang panjang dan kompleks. Jika kemudian terjadi kesalahan yang menimbulkan reaksi publik, tidak etis bila production house dijadikan kambing hitam. Kesalahan ini bukan individual, tapi sistemik.

James Midgley (1995) dalam bukunya Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare menulis bahwa kegagalan organisasi bukanlah akibat kesalahan individu, melainkan fungsi institusional yang tidak berjalan dengan baik. Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk disfungsi struktural, di mana proses koordinasi, tanggung jawab, dan pengawasan tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks Trans7, itu berarti rantai editorial dan SOP tidak berjalan efektif.

Lebih jauh lagi, teori Relational Power dari Zhang & Liu (2023, European Management Journal, DOI: 10.1016/j.emj.2023.04.013) menjelaskan bahwa kekuasaan dalam organisasi tidak hanya bersifat hierarkis (atasan–bawahan), tetapi juga relasional — kekuasaan yang terbentuk melalui hubungan sosial dan persepsi antarindividu. Ketika pemimpin atau institusi memiliki kekuasaan relasional yang dominan, mereka dapat membentuk opini publik dan mengendalikan narasi, bahkan dalam situasi krisis. Itulah yang kita lihat di sini: pengalihan tanggung jawab dari institusi besar kepada pihak yang tidak punya kuasa untuk membela diri.

Padahal, teori Conservation of Resources (COR) yang menjadi dasar penelitian tersebut menegaskan bahwa kekuasaan seharusnya digunakan untuk melindungi sumber daya manusia dan mendukung kreativitas, bukan sebaliknya. Dalam organisasi yang sehat, relasi kuasa mendorong kolaborasi dan rasa aman. Tapi dalam praktik yang salah arah, relasi kuasa berubah menjadi alat scapegoating — mengorbankan pihak lemah demi menyelamatkan reputasi korporasi.

Sebagai mantan pekerja kreatif, saya tahu betul bagaimana para kru, penulis, dan sutradara bekerja keras di bawah tekanan tak manusiawi. Kami sering membela klien habis-habisan, menyesuaikan ide, revisi puluhan kali, dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil akhir. Namun ketika terjadi masalah, yang pertama disalahkan adalah kami — the creatives, para pekerja tanpa kuasa. Inilah realitas getir industri media dan periklanan: kerja keras diabaikan, kesalahan diwariskan.

Maka dari itu, saya ingin menegaskan:
bukan production house yang harus menanggung malu, tapi Trans7 sebagai institusi media besar yang harus berani mengakui kegagalan sistem pengawasan internalnya.

Berhentilah mencari kambing hitam.
Akuilah bahwa fungsi organisasi Anda tidak berjalan dengan baik.
Dan bagi para pekerja kreatif di luar sana — teruslah berkarya dengan integritas.
Karena tanpa kalian, tak akan ada cerita di layar.
Titik.

Ditulis oleh :
Amalia Susilowati S.Str. MM

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *